Selama 3 Hari, 30 Peserta Terpilih Memperdalam Strategi Litigasi Hak Asasi Manusia

Konstitusi Indonesia sejak lama sudah menaruh perhatian pada hak asasi manusia. Meski sempat mengalami beberapa perubahan, namun hak asasi manusia tetap menjadi bagian dari konstitusi Indonesia. Hal ini membuktikan pentingnya hak asasi manusia bagi kehidupan warga negara.

Namun meskipun terdapat perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia, para praktiknya masih banyak pelanggaran hak asasi yang terjadi. Untuk memulihkan hak saat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, pengadilan menjadi salah satu pilihan yang dapat dijalani oleh warga negara. Memilih jalur pengadilan, khususnya untuk mempertahankan hak asasi manusia, membutuhkan advokat – advokat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak asasi manusia. Tidak hanya memahami mengenai substansi persoalannya namun juga perlu mengenai strategi dan teknik dalam melakukan pembelaaan terhadap hak asasi manusia di Pengadilan.

Beberapa waktu lalu tepatnya pada 23 dan 24 Juni serta 16 Juli, 30 peserta yang lulus seleksi mengikuti Human Rights Litigation Bootcamp (HRLB) yang diselenggarakan oleh ICJR Learning Hub berkolaborasi bersama Fair & Associates, BHR Institute, serta AMAR Law Firm & Public Interest Law Office. Dalam tiga hari penyelenggaraan Bootcamp, peserta diberikan beberapa materi seputar penanganan dan strategi dalam menangani perkara hak asasi manusia khususnya melalui jalur pengadilan atau litigasi.

Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,  menjelaksan kalau seorang advokat perlu memiliki pengetahuan tentang teori dan doktrin dari hak asasi manusia. Teori dan doktrin ini menjadi penting karena dapat membantu para peserta untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang hak asasi manusia sebelum terjun ke dalam praktek penanganan perkaranya. Selain itu, dirinya juga menegaskan tentang pentingnya akses terhadap keadilan bagi setiap warga negara. Jangan sampai ada warga negara yang diperlakukan berbeda di hadapan hukum ketika mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam sesi yang berbeda Febi Yonesta, Managing Partner dari FAIR & Associates, menjelaskan tentang beragam forum litigasi yang saat ini tersedia di Indonesia.

“Pilihlah forum litigasi yang tepat, penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan melalui forum litigasi yang sudah diperhitungkan dengan cermat” ujar Febi.

Selain itu, menggunakan forum litigasi juga perlu dukungan dari penggalangan dan pelibatan masyarakat. Maidina Rahmawati, peneliti di Institute for Criminal Justice Reform, menjelaskan kalau media dan kampanye sejak awal dapat menjadi arena yang dapat digunakan menggalang dukungan masyarakat.

“Tidak hanya media, kita juga perlu memikirkan apakah sebuah kasus membutuhkan pelibatan masyarakat melalui Amicus Curaie” kata Maidina Rahmawati

Mendapatkan dukungan dalam bentuk Amicus Curiae, menurut Maidina, dapat menjadi bagian dari upaya litigasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh seorang Advokat.

Pelanggaran hak asasi manusia juga dapat terjadi dengan munculnya sebuah peraturan perundang-undangan. Wahyu Wagiman, Managing Director BHR Institute, menjelaskan langkah – langkah menguji sebuah peraturan baik di Mahkamah Agung ataupun di Mahkamah Konstitusi.

“Langkah pengujian sebuah peraturan di Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan apabila ada asumsi  yang kuat bahwa dengan berlakunya suatu peraturan maka hak – hak warga negara menjadi terlanggar” jelas Wahyu.

Selain menggunakan beragam forum litigasi yang umum dikenal, dalam praktik muncul jenis – jenis litigasi lain yang diperkenalkan untuk melindungi hak asasi manusia.

“Citizen Law Suit, Class Action, dan juga PTUN ragam mekanisme dapat digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia” jelas Alghiffari Aqsa, Managing Partner AMAR Law Firm & Public Interest Law Office.