(62-21) 27873343 |   belajar@learninghub.id

Pengantar

Seiring dengan kompleksitas dan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi, terdapat tantangan yang mendasar bagaimana respon penegakan hukum dalam mengakomodasi kepentingan saksi dalam suatu peristiwa kejahatan pada sistem peradilan pidana.  Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sistem peradilan pidana di Indonesia belum memberikan tempat secara khusus bagi saksi tindak pidana, sehingga keberadaan saksi pada umumnya diposisikan seolah-olah merupakan pihak yang dianggap berada di luar proses peradilan pidana yang berjalan.

Hadirnya Undang-undang No 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara nyata merupakan langkah maju yang membuka akses bagi saksi tindak pidana pada proses peradilan pidana. UU Perlindungan Saksi dan Korban memerintahkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Secara garis besar LPSK diberikan mandat untuk memberikan layanan perlindungan bagi saksi dalam proses peradilan pidana. Perlindungan bagi saksi mempunyai peran yang penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam kelas pengetahuan mandiri ini akan membahas mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan dari LPSK serta bagaimana bentuk dan syarat – syarat perlindungan saksi peristiwa kejahatan di Indonesia.


Cara Penggunaan

  • Melalui Desktop (Link)
  • Melalui Ponsel (Link)

 

Course Curriculum

Opening
LPSK Opening 00:02:00
1. Perkembangan Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Praktik Internasional
LPSK: Perkembangan Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Praktik Internasional 00:06:00
2. Perlindungan Korban
LPSK: Perlindungan Korban 00:05:00
3. Kerangka Instrumen Internasional Hukum Perlindungan Saksi dan Korban
LPSK: Kerangka Instrumen Internasional Hukum Perlindungan Saksi dan Korban 00:03:00
4. Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Di Beberapa Negara
LPSK: Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Di Beberapa Negara 00:05:00
5. Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia
LPSK: Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia 00:04:00
6. Mandat LPSK
LPSK: Mandat LPSK 00:02:00
7. Definisi Perlindungan
LPSK: Definisi Perlindungan 00:02:00
8. Subyek Terlindung LPSK
LPSK: Subyek Terlindung LPSK 00:08:00
9. Perlindungan Kepada Saksi/Korban Tindak Pidana Kasus Tertentu
LPSK: Perlindungan Kepada Saksi/Korban Tindak Pidana Kasus Tertentu 00:04:00
10. Layanan LPSK dan Hak-Hak Saksi/Korban
LPSK: Layanan LPSK dan Hak-Hak Saksi/Korban 00:11:00
11. Kewenangan (Pasal 12 A UU 31/2014)
LPSK: Kewenangan (Pasal 12 A UU 31/2014) 00:13:00
12. Syarat Pemberian Perlindungan Pasal 28 Ayat (1), (2), dan (3) UU 31/2014
LPSK: Syarat Pemberian Perlindungan Pasal 28 Ayat (1), (2), dan (3) UU 31/2014 00:11:00
13. Tentang Permohonan
LPSK: Tentang Permohonan 00:04:00
14. Bagan Alir Prosedur Permohonan Perlindungan
LPSK: Bagan Alir Prosedur Permohonan Perlindungan 00:07:00
15. Pasal 29 A UU Perlindungan Saksi dan Korban 31 Tahun
LPSK: Pasal 29 A UU Perlindungan Saksi dan Korban 31 Tahun 00:03:00
16. Dasar Hukum dan Rezim Pengaturan Restitusi Indonesia
LPSK: Dasar Hukum dan Rezim Pengaturan Restitusi Indonesia 00:04:00
17. Definisi Restitusi
LPSK: Definisi Restitusi 00:02:00
18. Pengajuan Permohonan Restitusi
LPSK: Pengajuan Permohonan Restitusi 00:03:00
19. Pelaksanaan Restitusi Oleh Pelaku
LPSK: Pelaksanaan Restitusi Oleh Pelaku 00:03:00
20. Perbandingan Komponen Ganti Kerugian dalam Permohonan Restitusi
LPSK: Perbandingan Komponen Ganti Kerugian dalam Permohonan Restitusi 00:03:00
21. Definisi Restitusi
LPSK: Definisi Restitusi 00:01:00
Bahan bacaan
LPSK: Bahan Bacaan 01:00:00
Materi Narasumber
LPSK: Materi Narasumber 00:05:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

Setup Menus in Admin Panel