(62-21) 27873343 |   belajar@learninghub.id

Pengantar

Pada prinsip dalam negara demokrasi, tidak seorangpun boleh dikenai Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Di Indonesia, setidaknya hal tersebut diatur dalam Pasal 28 I (1) dan (2) UUD 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun, pada prakteknya, penyiksaan masih dilaksanakan di Indonesia secara sadar atau sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit  khususnya dimulai dari tahapan penangkapan, pembuatan BAP yang masih berstatus tersangka,  penahanan, dan sampai pada tahapan penghukuman. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis laporan terkait situasi dan kondisi praktik penyiksaan di Indonesia selama setahun terakhir. Dari temuan mereka, setidaknya ditemukan 80 kasus penyiksaan, perlakuan atau penghukuman kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, sepanjang periode Juni 2020 hingga Mei 2021.[1]

Dalam kelas pengetahuan mandiri ini, kita akan membahas mengenai bagaimana memahami sistem atau mekanisme pencegahan penyiksaan dan mampu mengadvokasi perlindungan bagi semua yang kebebasannya dirampas dan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat serta untuk memperkuat usaha-usaha pencegahan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang dalam sistem Peradilan Pidana.

[1] https://nasional.tempo.co/read/1476516/kontras-80-kasus-penyiksaan-terjadi-dalam-setahun-pelaku-didominasi-polisi/full&view=ok


Cara Penggunaan

  • Melalui Desktop (Link)
  • Melalui Ponsel (Link)

Course Curriculum

Pengantar Mencegah Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang
Pengantar Mencegah Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang Details 00:10:00
Konsep dan Praktek Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-Wenang dalam Sistem Hukum Acara Pidana
SPP2nov1 – Konsep Penyiksaan Details 00:06:00
SPP2nov2 – Pengertian Penyiksaan Details 00:05:00
SPP2nov3 – Praktek Penyiksaan Details 00:05:00
SPP2nov4 – Tempat-tempat Penyiksaan Details 00:03:00
SPP2nov5 – Hukum yang Melarang Tindakan Penyiksaan Details 00:06:00
Peran dan Kedudukan Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat dengan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan
SPP3nov1 – Pengantar Peran dan Kedudukan Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat untuk Penegakkan Hukum dalam Sistem Peradilan Details 00:05:00
SPP3nov2 – Model-model SPP Crime Control Model Details 00:04:00
SPP3nov3 – Model-model SPP Due Process Model Details 00:06:00
SPP3nov4 – Model-model SPP: Model Kekeluargaan Details 00:03:00
SPP3nov5 – Model-model SPP: Model Keseimbangan Kepentingan Details 00:05:00
SPP3nov6 – Bentuk-bentuk Sistem Peradilan Pidana Details 00:02:00
SPP3nov7 – Faktor-faktor Mempengaruhi Lahirnya KUHAP Details 00:05:00
SPP3nov8 – Perbedaan Antara HIR dan KUHAP Details 00:04:00
SPP3nov9 – Sistem Peradilan Pidana: Norma dan Azas Details 00:06:00
SPP3nov10 – Peran Penyelidik dan Penyelidikan Details 00:04:00
SPP3nov11 – Peran Penyidik dan Penyidik Pembantu Details 00:05:00
SPP3nov12 – Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Details 00:03:00
SPP3nov13 – Peran Jaksa/Penuntut Umum Details 00:04:00
SPP3nov14 – Peran Hakim Details 00:04:00
SPP3nov15 – Peran Advokat Details 00:11:00
SPP3nov16 – Upaya Paksa (Kewenangan yang Rawan Melanggar HAM atau Disalahgunakan atau Abuse of Power) Details 00:05:00
SPP3nov17 – Upaya Pencegahan dan Penindakan secara Sistematik Details 00:03:00
SPP3nov18 – Objek dan Subjek Praperadilan Details 00:07:00
Mencegah Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang
SPP4nov1 – Konvensi Menentang Penyiksaan: Pendahuluan Details 00:04:00
SPP4nov2 – Konvensi Menentang Penyiksaan: Definisi Details 00:04:00
SPP4nov3 – Materi Konvensi Details 00:05:00
SPP4nov4 – Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Details 00:06:00
SPP4nov5 – Komite Anti Penyiksaan Details 00:04:00
SPP4nov6 – Larangan dan Upaya Pencegahan Details 00:04:00
SPP4nov7 – Kewajiban Negara Pihak Details 00:02:00
SPP4nov8 – Indonesia dan CAT Details 00:03:00
SPP4nov9 – Penyiksaan Dalam Hukum Indonesia Details 00:05:00
SPP4nov10 – Situasi Rentan Details 00:05:00
SPP4nov11 – Potensial Korban Details 00:03:00
SPP4nov12 – Kewajiban untuk Mencegah Details 00:03:00
SPP4nov13 – Pencegahan Penyiksaan Details 00:06:00
SPP4nov14 – Pencegahan Penyiksaan (Integratif) Details 00:06:00
SPP4nov15 – Torture Prevention dan Integratif Prevention Details 00:04:00
SPP4nov16 – Pemulihan Korban Details 00:03:00
SPP4nov17 – Respon Pemerintah Indonesia Details 00:08:00
Membantu Hak-Hak Korban Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-Wenang dan Mekanisme Pemulihan
SPP5nov1 – Definisi Penyiksaan Details 00:04:00
SPP5nov2 – Jaminan Hukum Bebas dari Penyiksaan Details 00:07:00
SPP5nov3 – Kejawiban Negara Meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Details 00:06:00
SPP5nov4 – Data Permohonan Perlindungan (Penyiksaan) Details 00:06:00
SPP5nov5 – Memulihkan dan Memenuhi Hak Saksi dan Korban Penyiksaan Details 00:05:00
SPP5nov6 – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Details 00:07:00
SPP5nov7 – Penderitaan Korban Tindak Pidana Details 00:05:00
SPP5nov8 – Hak Saksi dan Korban (1) Details 00:05:00
SPP5nov9 – Hak Saksi dan Korban (2) Details 00:03:00
SPP5nov10 – Mekanisme Pengajuan Permohonan Restitusi Melalui LPSK Details 00:03:00
SPP5nov11 – Program Perlindungan LPSK Details 00:02:00
SPP5nov12 – Cara Memperoleh Pelindungan LPSK Details 00:07:00
SPP5nov13 – Syarat Pemberian Perlindungan Details 00:05:00
SPP5nov14 – Tantangan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Penyiksaan Details 00:06:00
SPP5nov15 – Ringkasan Penutup Details 00:06:00
Keterampilan Seorang Advokat dalam mengAdvokasi korban Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang dan Akses Pemulihan Bagi Korban, Termasuk Keluarga Melalui Strategi Advokasi
SPP6nov1 – Kemampuan Dasar Seorang Advokat Dalam Advokasi Hukum (1) Details 00:03:00
SPP6nov2 – Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Details 00:08:00
SPP6nov3 – Peraturan Kelapa Kepolisian NKRI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Details 00:03:00
SPP6nov4 – Peraturan Kepala Kepolisian NKRI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Details 00:03:00
SPP6nov5 – Kemampuan Dasar Seorang Advokat Dalam Advokasi Hukum (2) Details 00:04:00
SPP6nov6 – Persiapan Interview Details 00:04:00
SPP6nov7 – Kemampuan Dasar Seorang Advokat Dalam Advokasi Hukum (3) Details 00:06:00
Materi Narasumber dan Bahan Bacaan
Materi Narasumber dan Bahan Bacaan Mencegah Penyiksaan Details 01:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

Setup Menus in Admin Panel