(62-21) 27873343 |   belajar@learninghub.id

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama para investor. Dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, Indonesia berhasil mempertahankan tingkat kepercayaan dari para investornya. Sampai saat ini tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia saat ini semakin membaik. Pasar keuangan internasional menilai Indonesia masih menjadi tempat yang aman untuk berinvestasi.  Stabiltas keamanan dan ekonomi yang terjaga, tingkat inflasi nasional yang tidak terlalu tinggi menjadikan Indonesia dapat mendatangkan investornya secara konsisten. Indonesia  menjadi tuan rumah sebagai tuan rumah bagi berbagai perusahaan-perusahaan, nasional dan multinasional. Namun demikian, kehadiran investor nasional dan internasional tersebut kadang menimbulkan dampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan oleh korporasi diperkirakan akan terus mengemuka apabila tidak ada upaya pencegahan dari perusahaan untuk menghindari dampak yang terjadi akibat operasi korporasinya. Sejak 2005, dimotori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), telah dimulai pembahasan dan pengembangan instrument yang mengaitkan relasi antara bisnis dan hak asasi manusia. Inisiatif dan dorongan PBB tersebut telah menghasilkan satu kerangka kerja yang disahkan  Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2011 yang kemudian disebut “Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka “perlindungan, penghormatan dan pemulihan” (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). Prinsip-prinsip itu pada dasarnya terdiri dari tiga pilar yang berbeda tetapi saling terkait dan tergantung, yaitu:

  1. Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis;
  2. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi; dan
  3. Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan praktik penghormatan HAM oleh sektor bisnis. Beberapa instrumen bisnis dan HAM yang dibentuk sebelum Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah mengadopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB, diantaranya OECD Guideliness of Multinational Enterprises, yang diperbaharui tahun 2011, dan IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, yang diperbaharui tahun 2012.

Prinsip-prinsip ini telah memberikan standar global bagi korporasi tentang bagaimana korporasi harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia dimanapun mereka beroperasi, sehingga korporasi dapat menghindari atau mengurangi dampak hak asasi manusia.

Terkait dengan upaya korporasi dalam mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam operasional perusahaannya, John F. Sherman III menyatakan advokat memiliki peran yang penting untuk membantu dan memfasilitasi korporasi untuk menghormati hak asasi manusia.

Pendapat Sherman ini dikuatkan International Bar Association (2016), yang menyebutkan Advokat memiliki posisi yang unik untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada klien. Advokat dapat bertindak sebagai penasehat hukum yang professional dan bijaksana dengan meningkatkan layanan-layanan mereka dengan memberikan konteks hak asasi manusia ketika memberikan nasihat dan jasa-jasa hukum.

Kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh ICJR Learning Hub, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan PERADI DPC Jakarta Pusat, akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal            : Jumat 10 Juli 2020
Jam                              : 10.00-11.30
Platform Seminar  : Webinar

Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber :

  1. Iman Prihandono, S.H, PhD (Akademisi FH Unair)
  2. Betty Yolanda (Asia Regional Manager Business and Human Rights Resources Center)
  3. Tabrany Abby, SH (Anggota Dewan Penasehat PERADI DPC Jakarta Pusat)
  4. Wahyu Wagiman, S.H (Direktur Eksekutif ELSAM)
  • Moderator : Sekar Banjaran Aji, S.H (Divisi Advokasi, ELSAM)

Informasi Melakukan Pendaftaran

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© 2019 All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel