(62-21) 27873343 |   belajar@learninghub.id

Bedanya Perjanjian Batal Demi Hukum dan Perjanjian Dapat Dibatalkan

Perjanjian adalah hal yang telah lama kita kenal, terutama apabila kita berjanji untuk melakukan sesuatu kepada pihak lainnya. Definisi perjanjian sendiri diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tepatnya pada Pasal 1313, yang bunyinya:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam perjanjian terdapat syarat sah yang harus disepakati oleh para pihak terlebih dahulu sebelum mengikatkan dirinya, singkatnya, masing-masing pihak harus memiliki kemauan dan kehendak sendiri dalam melakukan perjanjian. Syarat sah perjanjian dimaksud diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yakni:

  1. Adanya kesepakatan para pihak;
  2. Adanya kecakapan para pihak;
  3. Adanya suatu objek tertentu;
  4. Adanya sebab yang halal.

Angka 1 dan 2 merupakan syarat yang bersifat subjektif, sedangkan angka 3 dan 4 merupakan syarat yang bersifat Objektif. Keempat hal tersebut merupakam syarat sahnya suatu perjanjian yang memiliki akibat hukum jika salah satu atau lebih di antaranya tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalnya dalam perjanjian perdamaian terdapat kesepakatan yang mengandung pemaksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1859 KUHPer, maka perjanjian perdamaian tersebut dapat dimohonkan ke pengadilan untuk dibatalkan. Atau semisal salah satu pihak dalam perjanjian belum cukup umur berdasarkan Pasal 330 KUHPer adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Maka salah satu pihak bisa mengajukan pembatalan perjanjian dengan dasar pihak lain dalam perjanjian belum cakap hukum.

Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, semisal dikarenakan tidak ada unsur sebab yang halal dalam perjanjian dan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum sejak awal artinya dari semula, pembuatan perjanjian itu sendiri sudah dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan.

Untuk memahani lebih jauh tentang pembuatan perjanjian terutama perjanjian yang fokusnya pada pengembangan bisnis, ada baiknya anda mengikuti pelatihan ataupun pendidikan tentang penyusunan perjanjian. Dalam pelatihan tersebut, anda akan mempelajari tata cara lengkap pembuatan perjanjian mulai dari syarat yang harus dipenuhi hingga teknik penyusunan bahkan analisa suatu perjanjian.

Untuk mengikuti pelatihan tersebut juga sangat mudah. Anda dapat mengikuti Kelas Pengetahuan Mandiri tentang Teknik Penyusunan Kontrak. Waktunya fleksibel dengan biaya pendidikan yang sangat terjangkau

0 responses on "Bedanya Perjanjian Batal Demi Hukum dan Perjanjian Dapat Dibatalkan"

Leave a Message

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

Setup Menus in Admin Panel